Indonesia adalah negara demokrasi, itu artinya seluruh pemerintahan didasarkan pada prinsip demokratis, yaitu oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, perkembangan demokrasi menurut sejarah Indonesia ternyata tidak semulus sekarang.

Sebelumnya, prinsip demokrasi di Indonesia masih belum maksimal dan sempat mengalami sejumlah dinamika seiring pergantian era kepemimpinan. Untuk menambah wawasan Anda, pelajari bagaimana sejarah lengkapnya melalui ulasan ini.

Kronologi Sejarah Indonesia tentang Perkembangan Demokrasi

Pengaruh demokrasi di Tanah Air bermula pada awal abad ke-20, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Para pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri membawa konsep demokrasi untuk memunculkan gerakan kemerdekaan.

Salah satunya yaitu Wakil Presiden pertama Indonesia Muh. Hatta yang belajar di Belanda, kemudian membawa pulang inspirasi terkait konsep negara demokrasi yang bersifat terbuka. Setelah Indonesia merdeka, perkembangannya dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

• Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

  Pada tahun 1945, Indonesia resmi merdeka dan memasuki era demokrasi parlementer yang berlangsung hingga 1959. Demokrasi parlementer adalah suatu sistem demokrasi yang memposisikan parlemen sebagai elemen utama pemerintahan. Pada masa ini, terjadi Pemilu pertama pada tahun 1955.

  Pemilu diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan seratus daftar kumpulan serta calon perseorangan. Meski mendapat pujian pada Pemilu 1955, sistem ini dianggap kurang cocok dengan budaya Indonesia. Hal ini karena demokrasi parlementer memiliki kelemahan, yaitu adanya dominasi partai politik yang merugikan kehidupan sosial politik.

• Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

  Pada tahun 1959, Indonesia memasuki fase demokrasi terpimpin. Fase ini ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menghadirkan kebijakan dan keputusan yang tersentralisasi pada satu pemimpin, yaitu Presiden Soekarno. Namun, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam politik Indonesia.

  Selain itu pada masa ini, terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Sehingga meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik, namun demokrasi terpimpin juga memiliki banyak kelemahan dan kontroversi pada masanya.

• Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1965 – 1998)

  Sesudah peristiwa G30S PKI di tahun 1965, terjadi pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto. Era Orde Baru ditandai dengan demokrasi Pancasila, di mana Pancasila dijadikan sebagai landasan berdemokrasi. Meski mampu menjaga stabilitas politik, rezim ini diwarnai oleh berbagai konflik demokrasi seperti ketidakadilan pemilu dan keterbatasan kebebasan berpolitik.

  Bisa dilihat bahwa pada masa ini, terjadi penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) juga tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Selain itu, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi sorotan utama rakyat dalam era Orde Baru.

• Demokrasi Reformasi (1998 – sekarang)

  Berakhirnya rezim Orde Baru akhirnya membawa Indonesia ke era reformasi pada tahun 1998. Fase ini berhasil mengembalikan penyelenggaraan demokrasi negara pada prinsip dasarnya. Diwujudkan dengan Pemilu langsung, jaminan kebebasan pers, adanya desentralisasi, pemberian jaminan hak dasar warga negara, serta rekrutmen politik yang bersifat inklusif.

  Era reformasi berhasil menciptakan fondasi demokrasi baru yang lebih baik. Adanya Pemilu langsung juga berhasil memberikan kekuatan kepada rakyat agar bisa memilih pemimpin secara langsung, sehingga suara rakyat menjadi lebih terwakili.

Jadi, bisa dilihat bahwa demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang. Dari era demokrasi parlementer hingga reformasi, setiap fase memiliki tantangan dan dinamika tersendiri yang membantu membentuk demokrasi Indonesia hingga jadi seperti sekarang.

Itu sebabnya, mempelajari sejarah Indonesia tentang perkembangan demokrasi sangat penting bagi seluruh masyarakat. Sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang lebih baik, jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut.